PewartaAceh | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menemui langsung massa mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di teras Kantor Gubernur Aceh, Senin (4/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, M. Nasir memberikan penjelasan tegas guna meredam kekhawatiran terkait implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Aceh sebelumnya menyuarakan kekhawatiran terhadap akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Merespons hal tersebut, M. Nasir yang didampingi sejumlah pejabat eselon II dan Juru Bicara Pemerintah Aceh langsung turun ke lapangan untuk berdialog dengan para demonstran.
M. Nasir meminta masyarakat agar memberikan waktu kepada pemerintah dalam menjalankan kebijakan terbaru ini. Menurutnya, sebuah regulasi memerlukan proses implementasi di lapangan sebelum pemerintah melakukan penilaian atau evaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi Empat Hari Pemberlakuan
Selain menemui demonstran, Sekda Aceh turut memberikan keterangan kepada awak media mengenai progres kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Pergub JKA yang baru ini baru berjalan selama empat hari sejak resmi diberlakukan.
“Kami terus memantau situasi di sejumlah rumah sakit selama masa awal pemberlakuan ini. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, pihak rumah sakit tidak menemukan kendala berarti dalam penerimaan pasien. Artinya, layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan normal,” jelas M. Nasir.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh selama ini sudah terlindungi oleh berbagai skema pembiayaan, mulai dari JKN, JKA, hingga jalur mandiri. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan layanan tersebut tanpa mengurangi hak-hak dasar masyarakat, terutama warga kelas bawah.
Jaminan Bagi Warga Kurang Mampu
Meskipun mengakui adanya proses penyempurnaan data, M. Nasir menjamin validitas data terus menjadi prioritas pemerintah agar program tepat sasaran. Ia memberikan garansi bahwa pihak fasilitas kesehatan tidak akan menolak masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pelayanan medis.
“Kami pastikan tidak akan ada masyarakat miskin yang tertolak saat mencari layanan kesehatan,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Sebagai penutup, dialog yang berlangsung tertib ini diharapkan mampu membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan mahasiswa. Dengan demikian, sinkronisasi data dan layanan kesehatan di seluruh wilayah Aceh dapat berjalan lebih efektif dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.
