PewartaAceh | BANDA ACEH – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespons cepat permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk memperbaiki kondisi muara sungai dan pelabuhan perikanan yang mengalami pendangkalan. Tim teknis KKP mulai turun ke lapangan guna memetakan solusi atas masalah sedimentasi di wilayah Serambi Mekkah.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Permana Yudiarso, menyampaikan langsung komitmen tersebut saat menemui Gubernur di Meuligoe Aceh, Selasa (5/5/2026). Kedatangan tim KKP merupakan tindak lanjut atas surat resmi Pemerintah Aceh mengenai kendala aktivitas nelayan akibat muara yang dangkal.
“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan,” ujar Permana.
Survei di 13 Lokasi Strategis
Selama tiga hari ke depan, tim KKP akan menyurvei 13 pelabuhan perikanan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Lokasi tersebut meliputi Lampulo (Banda Aceh), Idi (Aceh Timur), Lambada (Aceh Besar), serta sejumlah muara di Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, hingga wilayah pantai barat selatan seperti Singkil dan Aceh Barat Daya.
Melalui survei ini, pemerintah pusat ingin mematikan teknis penanganan yang tepat agar muara kembali berfungsi optimal sebagai jalur lalu lintas kapal nelayan.
Dampak Ekonomi dan Risiko Bencana
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan bahwa penanganan muara bersifat sangat mendesak. Sebab, sekitar 25 persen dari 6 juta penduduk Aceh menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan.
“Nelayan kita selama ini kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang. Kondisi ini jelas menghambat produktivitas ekonomi mereka,” kata Mualem.
Selain masalah ekonomi, Mualem menyoroti risiko bencana yang muncul akibat pendangkalan. Ia menjelaskan bahwa muara yang tersumbat sedimentasi sering kali memicu luapan air sungai ke permukiman warga saat hujan deras.
Penanganan Komprehensif Termasuk Abrasi
Dalam pertemuan tersebut, Mualem juga meminta pemerintah pusat menangani persoalan abrasi pantai secara menyeluruh. Ia berharap kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan KKP mampu menghasilkan solusi infrastruktur pesisir yang permanen dan tangguh.
“Kami berharap penanganannya dilakukan secara total, termasuk masalah abrasi yang mengancam garis pantai kita,” pungkas Mualem.
Pada akhirnya, langkah KKP ini memberikan harapan baru bagi ribuan nelayan Aceh. Dengan muara yang dalam dan bersih, distribusi hasil laut diharapkan semakin lancar dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat signifikan.
