Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Banda AcehHeadlinePemerintah

Perkuat Pengawasan Barang Ilegal, Satpol PP WH Aceh dan Bea Cukai Jalin Sinergi Strategis

3
×

Perkuat Pengawasan Barang Ilegal, Satpol PP WH Aceh dan Bea Cukai Jalin Sinergi Strategis

Sebarkan artikel ini
Kepala Satpol PP dan WH Aceh, Reza Saputra, bersama Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, M. Rizki Baidillah, saat melakukan pertemuan silaturahmi di Banda Aceh.
Example 468x60

PewartaAceh | BANDA ACEH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh melakukan pertemuan strategis dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menjaga ketertiban umum serta mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal di wilayah Aceh.

Kolaborasi Pengawasan Lintas Sektor

Kepala Satpol PP dan WH Aceh, Reza Saputra, yang didampingi oleh jajaran pejabat struktural eselon III dan IV, disambut langsung oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, M. Rizki Baidillah. Silaturahmi ini menekankan pentingnya kolaborasi dalam menekan aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara dan mengganggu stabilitas daerah.

Example 300x600

“Pertemuan ini menjadi langkah konkret kami untuk menyatukan visi dalam menciptakan situasi yang kondusif. Koordinasi yang kuat sangat diperlukan agar pengawasan di lapangan berjalan lebih efektif,” ujar Reza Saputra.

Optimalisasi PAD dan Stabilitas Ekonomi

Selain aspek keamanan, sinergi ini difokuskan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penertiban barang-barang ilegal dinilai sebagai langkah krusial untuk memastikan iklim usaha yang sehat serta mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pihak Bea Cukai Aceh menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmennya untuk berbagi informasi serta dukungan operasional dalam operasi-operasi penertiban mendatang. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat menutup celah peredaran barang tanpa cukai yang selama ini merugikan sektor fiskal daerah.

Langkah lintas sektor ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari barang-barang yang tidak terjamin legalitasnya.

Example 300250
Example 120x600
Example 468x60
Example 728x250