PewartaAceh | BENER MERIAH – Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memperkuat sinergi dalam menangani dampak bencana alam di wilayah tengah Aceh. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meninjau langsung sejumlah titik infrastruktur yang rusak di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah pada Senin (20/4/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pemulihan akses publik serta menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Mendagri menegaskan bahwa kehadiran negara sangat krusial dalam masa transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Peninjauan Akses Vital dan Huntara
Agenda peninjauan dimulai di Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah. Di lokasi ini, rombongan memeriksa kondisi Jembatan Bailey yang menjadi urat nadi mobilitas warga pascabencana. Mengingat fungsinya yang vital, perbaikan permanen jembatan tersebut menjadi salah satu prioritas pembahasan antara pemerintah daerah dan pusat.
Setelah meninjau infrastruktur, rombongan bergerak menuju Hunian Sementara (Huntara) Tunyang di Kecamatan Timang Gajah. Di sana, Mendagri Tito Karnavian dan Wagub Fadhlullah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak.
“Penyerahan bantuan ini adalah bentuk kepedulian nyata untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan,” ujar Wagub Fadhlullah di sela-sela kegiatan.
Penanganan Fenomena Sinkhole di Aceh Tengah
Selain kerusakan jembatan, perhatian serius juga tertuju pada fenomena lubang benam atau sinkhole di ruas Jalan Simpang Balik–Blang Mancung, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Titik ini dinilai berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan dan mengancam konektivitas antar-wilayah.
Pemerintah menegaskan akan segera melakukan kajian teknis dan langkah mitigasi lanjutan guna mencegah perluasan area terdampak serta risiko kecelakaan bagi masyarakat setempat.
Wagub Fadhlullah menyatakan komitmennya untuk terus mengawal koordinasi lintas sektoral agar proses rehabilitasi berjalan terpadu. “Pemerintah Aceh terus bersinergi dengan pusat dan kabupaten agar seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran,” pungkasnya.
