PewartaAceh | SINABANG – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) bersama Loka POM di Aceh Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Simeulue di Aula Bappeda Simeulue, Senin (15/6/2026). Kegiatan ini menyatukan berbagai perangkat daerah untuk mempertegas komitmen bersama melindungi masyarakat dari produk berbahaya. Forum strategis ini sekaligus membuktikan keseriusan BBPOM Aceh dalam memperkuat pengawasan di wilayah kepulauan.
Sejumlah instansi hadir dalam forum itu, mulai dari Setda, Dinkes, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindagkop UKM, Distanpang, Disnakbun, hingga Kwarcab Pramuka Kabupaten Simeulue. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan keseriusan semua pihak dalam membangun sistem pengawasan yang menyeluruh. Bahkan, forum ini juga menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah pembinaan produk obat dan makanan di Simeulue.
Pengawasan Bersama, Tanggung Jawab Bersama
Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan bukan tugas satu instansi semata. Ia pun mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat.
“Pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi yang kuat antara BPOM, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat,” kata Riyanto, Kepala BBPOM Aceh.
Riyanto juga menyoroti pentingnya pengawasan berkelanjutan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Izin yang pelaku usaha kantongi bukan berarti pengawasan boleh berhenti. Justru, tim pengawas harus menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten bahkan setelah proses perizinan tuntas.
“Pemberian izin harus dilakukan secara selektif sesuai ketentuan yang berlaku dan diikuti dengan pengawasan yang berkesinambungan. Hal ini penting untuk memastikan keamanan pangan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh perlindungan yang optimal,” tegas Riyanto.
Dampingi UMKM, Dorong Produk Lokal Go Legal
BBPOM Aceh tidak hanya bergerak di ranah pengawasan, tetapi juga aktif mendampingi pelaku UMKM Simeulue dalam proses sertifikasi produk. Tim BBPOM Aceh mencakup layanan pengurusan SPP-IRT, izin edar BPOM, serta pendampingan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Langkah ini bertujuan mendorong lebih banyak produk lokal Simeulue menembus pasar yang lebih luas.
“Kami ingin semakin banyak produk unggulan Simeulue yang memiliki legalitas dan memenuhi standar keamanan serta mutu. Dengan demikian, produk-produk lokal dapat meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas,” tambah Riyanto.
Audiensi Langsung dengan Bupati Simeulue
Usai rakor, Riyanto bersama tim BBPOM Aceh menemui Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, di Pendopo Bupati. Tim BBPOM Aceh memaparkan rencana pembinaan apotek yang mereka jadwalkan pada 16 Juni 2026. Tujuannya memastikan seluruh sarana kefarmasian beroperasi sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.
Dalam pertemuan itu, BBPOM Aceh juga menyampaikan pentingnya dukungan Pemkab terhadap Program Kabupaten/Kota Pangan Aman serta penguatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM). Komitmen itu merujuk pada Surat Edaran Kemendagri Nomor 700/6206/SJ tentang koordinasi pengawasan obat dan makanan di daerah. BBPOM Aceh turut memperkenalkan program Saka POM sebagai wadah edukasi keamanan pangan bagi generasi muda melalui jalur Pramuka.
Isu resistensi antimikroba pun mencuat dalam pertemuan itu. Sesuai Surat Edaran Gubernur Aceh, penjualan antibiotik tanpa resep dokter melanggar ketentuan yang berlaku. Karena itu, BBPOM Aceh menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap peredaran obat keras di seluruh wilayah Simeulue.
Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, menyambut positif seluruh program yang BBPOM Aceh tawarkan. Ia pun menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk bersinergi dalam pengawasan obat dan makanan.
“Pemerintah Kabupaten Simeulue siap mendukung berbagai program pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan BPOM. Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan perlindungan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak produk unggulan daerah yang aman, bermutu, dan berdaya saing,” ujar Mohammad Nasrun Mikaris, Bupati Simeulue.
Melalui rangkaian kegiatan ini, BBPOM Aceh berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat terus menguat. Dengan kolaborasi yang solid, produk lokal Simeulue yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi niscaya akan semakin banyak lahir ke pasar.
