PewartaAceh | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Rabu (8/4/2026). Pertemuan strategis ini memfokuskan arah kebijakan pada percepatan pemulihan pascabencana dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat serta daerah.
Menyelaraskan Prioritas dan Kebijakan Nasional
Dalam pidatonya, M. Nasir menegaskan bahwa forum ini merupakan instrumen krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta agar kegiatan tersebut tidak terjebak pada aspek formalitas semata, melainkan menjadi wadah substantif untuk menyerap aspirasi publik.
“Forum ini adalah sarana untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program,” ujar M. Nasir di hadapan para pemangku kepentingan.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif peserta diharapkan mampu meminimalisasi ketidaktepatan sasaran serta memastikan indikator kinerja yang disusun tetap relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Fokus Strategis: Pemulihan dan Kemandirian Ekonomi
RKPA 2027 mengusung tema utama pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan, sebagai respons atas dampak bencana alam yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Tema tersebut diterjemahkan ke dalam sepuluh prioritas unggulan, mulai dari penguatan syariat Islam, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Namun, Sekda tidak menampik adanya tantangan besar pada indikator ekonomi makro. Berdasarkan data tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh berada pada angka 2,97 persen, imbas langsung dari sektor kebencanaan. Pemerintah Aceh menargetkan lonjakan signifikan hingga 6,6 persen pada tahun 2029.
“Tingkat kemiskinan per September 2025 tercatat masih 12,22 persen. Kita memiliki target ambisius untuk menurunkannya ke kisaran 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029 melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terarah,” jelasnya.
Tantangan Inflasi dan Stabilitas Daerah
Selain kemiskinan, stabilitas harga menjadi sorotan utama. M. Nasir mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap inflasi tahunan yang menyentuh angka 5,31 persen per Maret 2026. Ia menilai penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis daerah menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat.
Sebagai penutup, ia menekankan bahwa pembangunan Aceh ke depan harus bersifat adaptif terhadap risiko bencana. Dokumen penanggulangan bencana harus terintegrasi penuh ke dalam rencana kerja guna melindungi masyarakat dan aset daerah.
