PewartaAceh | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027. Dalam forum strategis tersebut, Mualem menekankan bahwa percepatan pemulihan pascabencana menjadi prioritas mutlak yang memerlukan dukungan finansial besar dari Pemerintah Pusat.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bappeda Aceh ini berlangsung di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026). Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kemendagri, Bappenas, DPR RI, Sekda Aceh M. Nasir, unsur Forkopimda, hingga jajaran Bupati dan Wali Kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, Mualem menyatakan bahwa RKPA 2027 mengusung tema “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”. Ia mengungkapkan bahwa Aceh setidaknya membutuhkan estimasi anggaran sebesar Rp40 triliun untuk memulihkan kondisi daerah secara menyeluruh, mengingat anggaran daerah yang tersedia saat ini masih sangat terbatas.
“RKPA ini adalah momentum untuk menyelaraskan program daerah dengan nasional. Saya mengajak semua unsur yang hadir untuk memikirkan solusi terbaik bagi masalah Aceh. Kita butuh anggaran besar yang belum mampu ditanggung sepenuhnya oleh APBA,” tegas Mualem.
Mualem secara khusus menyoroti korelasi antara bencana banjir dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Menurutnya, bantuan dari pusat selama ini masih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan. Sementara itu, aspek rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur vital belum tersentuh secara maksimal.
“Di pedalaman, masyarakat kita masih ada yang harus bertaruh nyawa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai karena jembatan rusak. Kondisi ini harus segera berubah. Kita butuh perbaikan jalan dan jembatan yang permanen,” tambahnya.
Selain infrastruktur darat, kondisi kuala (muara) di kawasan pesisir juga menjadi perhatian serius. Mualem memperingatkan bahwa pendangkalan muara menyebabkan aliran air dari pegunungan tersumbat, yang memicu banjir lebih parah dan menyulitkan nelayan untuk melaut.
Pemerintah Aceh menyatakan telah berupaya keras mendapatkan izin pengerukan muara dari Pemerintah Pusat. Mualem berharap Kementerian Kelautan dan perikanan memberikan dukungan penuh agar normalisasi kuala dapat segera dilakukan guna mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.
