PewartAceh | BANDA ACEH – Dinamika perebutan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2024–2029 terus menarik perhatian publik. Ketua KPA Luwa Nanggroe sekaligus Penasihat Gubernur Aceh bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi atau yang akrab disapa Abu Salam, memetakan sejumlah kriteria krusial yang harus dimiliki calon ketua parlemen Aceh ke depan.
Menurut Abu Salam, tantangan besar Aceh dalam mengamankan iklim investasi dan memperkuat diplomasi ekonomi internasional memerlukan sosok pemimpin yang komprehensif. Berdasarkan pengamatannya, terdapat tiga figur dari Partai Aceh yang dinilai paling memenuhi kriteria tersebut, yakni Saiful Bahri (Pon Yahya), H. Hendri Muliana, dan Nazaruddin (Tgk Agam).
“Ketiga tokoh ini memiliki rekam jejak yang solid, baik di akar rumput, legislatif, maupun eksekutif. Kematangan politik mereka adalah aset penting untuk menyelaraskan arah pembangunan Aceh ke depan,” ujar Abu Salam di Banda Aceh, Selasa (14/4/2026).
Profil Tiga Kandidat Unggulan
Abu Salam menguraikan keunggulan spesifik dari masing-masing kandidat yang dianggap mampu membawa stabilitas politik di Serambi Mekkah:
-
Saiful Bahri (Pon Yahya): Sebagai petahana Ketua DPRA periode 2022–2023, Pon Yahya dinilai memiliki pengalaman kelembagaan yang mumpuni. Mantan panglima GAM ini dikenal piawai memediasi konflik kepentingan di parlemen serta memiliki intuisi bisnis yang tajam dalam memahami kebutuhan sektor riil masyarakat.
-
H. Hendri Muliana: Mewakili Dapil X, Hendri muncul sebagai sosok teknokratis yang progresif. Perannya sebagai Sekretaris Komisi IV DPRA membuat ia sangat fokus pada isu infrastruktur. Kemampuannya dalam merangkul elemen masyarakat melalui forum aspiratif dinilai sebagai modal kuat untuk kepemimpinan yang responsif.
-
Nazaruddin, S.I.Kom (Tgk Agam): Membawa pengalaman satu dekade di eksekutif sebagai mantan Wali Kota Sabang. Tgk Agam dinilai sangat fasih dalam tata kelola birokrasi dan anggaran. Kapasitas manajerial ini krusial untuk menciptakan fungsi check and balances yang konstruktif antara legislatif dan Pemerintah Aceh.
Urgensi Kepemimpinan Kuat di Parlemen
Saat ini, DPRA tengah dipacu untuk merampungkan agenda legislasi krusial, termasuk pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh. Abu Salam menegaskan bahwa sinergi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif adalah jaminan mutlak bagi masuknya investasi, baik domestik maupun asing.
“Siapapun yang nantinya memimpin DPRA harus bisa menjadi garansi stabilitas politik. Pon Yahya dengan pengalaman lembaganya, Hendri dengan visi infrastrukturnya, atau Tgk Agam dengan kepiawaian birokrasinya, mereka adalah wujud nyata dari kriteria pimpinan parlemen modern,” pungkas Abu Salam.
Sebagai informasi, DPRA periode 2024–2029 saat ini diisi oleh 81 anggota dari 13 partai politik, di mana Partai Aceh masih mendominasi perolehan kursi sebagai partai pemenang.
