PewartaAceh | BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 di Gedung DPRA, Senin (6/4/2026). Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Mualem ini menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi krusial bagi eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Serambi Mekkah.
“Capaian pembangunan Aceh sepanjang 2025 adalah hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah, DPRA, Forkopimda, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberlanjutan program daerah,” ujar Mualem.
Realisasi Keuangan dan Indikator Makro
Dari sisi fiskal, Pemerintah Aceh mencatatkan performa positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, serapan belanja daerah tercatat sebesar Rp10,61 triliun atau mencapai 95,07 persen.
Sejalan dengan serapan anggaran tersebut, sejumlah indikator makro pembangunan Aceh menunjukkan tren menggembirakan:
-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat dari 75,36 (2024) menjadi 76,23 (2025).
-
Angka Kemiskinan: Turun signifikan dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen.
-
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa fluktuasi angka kemiskinan tetap perlu diwaspadai, terutama akibat dampak bencana alam yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat rentan.
Program Strategis dan Investasi
Sepanjang 2025, Pemerintah Aceh telah menyalurkan berbagai program strategis yang menyentuh langsung masyarakat. Di antaranya adalah pembangunan rumah layak huni, penguatan infrastruktur transportasi, pemberian beasiswa pendidikan, hingga jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa penduduk Aceh.
Di sektor riil, realisasi investasi di Aceh berhasil menembus angka Rp9 triliun. Peningkatan aktivitas ekspor juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing.
“Seluruh program diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah. Prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel tetap menjadi prioritas utama guna memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Mualem.
Menutup penyampaiannya, Gubernur Muzakir Manaf mengajak DPRA untuk memperkuat sinergi melalui kerja keras dan kerja cerdas. Fokus ke depan adalah mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan melalui pelayanan publik yang prima dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif.
