PewartaAceh | BANDA ACEH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh bersama jajaran Polresta Banda Aceh melakukan pengamanan ketat terhadap aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Pembela Tanah Aceh (GAMPATA) di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (2/3/2026).
Mahasiswa Suarakan Transparansi Anggaran Bencana
Aksi yang diikuti oleh sekitar 80 massa mahasiswa tersebut berjalan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Massa aksi membawa sejumlah tuntutan krusial terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada tahun 2025 lalu.
Perwakilan demonstran diterima langsung oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ir. Muhammad Syahril, MM. Dalam audiensi singkat di lapangan, koordinator aksi menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik mengenai alokasi anggaran agar tidak memicu kecurigaan di tengah masyarakat.
Lima Poin Tuntutan Utama
Dalam pernyataan sikapnya, GAMPATA menyampaikan lima poin tuntutan kepada Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum, yakni:
-
Transparansi Dokumen: Mendesak Pemerintah Aceh membuka dokumen pelaksanaan penanganan bencana secara terbuka, mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran.
-
Validasi Relawan: Meminta publikasi nama-nama relawan serta rincian penerima uang makan dan uang lelah guna menghindari data fiktif.
-
Dana TKD: Menuntut penjelasan publik terkait rencana penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,6 triliun.
-
Klarifikasi Isu Publik: Meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh memberikan klarifikasi atas isu personal yang berkembang guna menjaga kondusivitas ruang publik pascabencana.
-
Penegakan Hukum: Mendesak Polda Aceh mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam proyek penanganan bencana hidrometeorologi tahun 2025.
Situasi Terpantau Kondusif
Kepala Satpol PP dan WH Aceh melalui personel di lapangan memastikan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif. Aparat kepolisian dan Satpol PP bersiaga untuk menjamin hak berpendapat mahasiswa tetap terlindungi tanpa mengganggu aktivitas pelayanan publik di Kantor Gubernur.
“Kami mengapresiasi massa aksi yang telah menyampaikan aspirasinya secara tertib. Tugas kami adalah memastikan situasi tetap aman dan kondusif bagi semua pihak,” ujar perwakilan keamanan di lokasi.
Aksi berakhir pada siang hari setelah massa menyerahkan berkas tuntutan secara simbolis. Mahasiswa membubarkan diri dengan teratur, sementara aparat keamanan tetap berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan arus lalu lintas kembali normal.
