PewartaAceh | JAKARTA – Pemerintah Aceh menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tiga juta rumah bagi rakyat. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna menekan angka backlog perumahan. Dalam arahannya, Mendagri meminta kepala daerah untuk proaktif membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menanggapi instruksi tersebut, Wagub Aceh yang akrab disapa Dek Fadh memastikan bahwa Aceh akan segera menindaklanjuti arahan pusat melalui regulasi daerah (Perkada). Menurutnya, penghapusan biaya retribusi ini merupakan langkah krusial agar harga hunian tetap terjangkau oleh masyarakat kecil di Bumi Serambi Mekkah.
“Kami di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif ini. Kebijakan pembebasan PBG dan BPHTB akan segera kita formalkan agar tidak ada lagi kendala biaya bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah layak,” ujar Fadhlullah di sela-sela Rakor yang juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
Selain insentif fiskal, Fadhlullah menegaskan akan memangkas rantai birokrasi melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Ia menjamin proses perizinan tidak akan menjadi penghalang bagi pengembang maupun masyarakat. Fokus utama Pemerintah Aceh saat ini adalah memastikan hak rakyat kurang mampu untuk mendapatkan hunian yang layak dan murah dapat segera terpenuhi tanpa hambatan administratif.
