BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kembali menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Mualem dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026) malam.
Perpanjangan status ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Menurut Mualem, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi lapangan yang menunjukkan penanganan darurat belum sepenuhnya tuntas. Laporan juga diterima dari sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Pidie Jaya.
“Berdasarkan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran masyarakat terdampak, saya menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, mulai 23 sampai 29 Januari 2026,” ujar Mualem.
Ia menjelaskan, perpanjangan ini bertujuan memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong yang masih sulit diakses.
Gubernur juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam percepatan pemulihan pascabencana.
“Pemulihan harus segera kita tuntaskan agar aktivitas masyarakat, sekolah, fasilitas umum, dan perekonomian warga dapat kembali berjalan normal,” katanya.
Dalam arahannya, Mualem memberi perhatian khusus kepada Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ia menyebut wilayah tersebut sangat membutuhkan sedikitnya delapan jembatan darurat guna memulihkan akses transportasi warga.
“Saat ini masyarakat masih harus menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air meningkat, akses warga benar-benar terputus,” ungkap Mualem.
Sejalan dengan penetapan tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan. Fokus diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian, percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir, serta penuntasan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, dan lahan pertanian warga.
Selain itu, Mualem menargetkan penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada 2 Februari 2026.
“Saya minta semua pihak bergerak cepat. Pastikan bantuan sampai ke gampong terisolir dan kejar penyelesaian dokumen R3P sebelum awal Februari,” tutup Mualem.
