PewartaAceh|Jakarta,– Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banda Aceh menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026. Kehadiran tersebut terungkap melalui unggahan media sosial Wali Kota Banda Aceh.
Dalam unggahan itu, tampak pula Gubernur Aceh Muzakkir Manaf bersama sejumlah tokoh dan pejabat Aceh lainnya yang ikut ambil bagian dalam agenda nasional tersebut. Kehadiran para pimpinan daerah Aceh menandai keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan sinkronisasi pembangunan nasional.
Wali Kota Banda Aceh dalam keterangannya menegaskan pentingnya keselarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan menjadi faktor krusial agar setiap program nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah demi kepentingan masyarakat luas.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan ini diikuti sekitar 4.011 peserta yang terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”, Rakornas menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Tema tersebut menegaskan peran daerah sebagai mitra utama pemerintah pusat dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Rakornas dan menyampaikan arahan strategis kepada seluruh peserta. Dalam taklimatnya, Presiden menekankan pentingnya transformasi nasional dengan fokus pada penguatan swasembada pangan dan energi sebagai fondasi kemandirian bangsa.
Rakornas ini juga bertujuan menyelaraskan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah pusat mendorong daerah agar bergerak sejalan dalam menciptakan percepatan dan lompatan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam pesan penutupnya, Presiden menekankan perlunya menjaga stabilitas nasional, memperkuat sinergi kebijakan, serta meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Seluruh kepala daerah diharapkan mampu menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat di daerah.
