PewartaAceh|Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti seluruh kementerian/lembaga anggota Satgas serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam rapat ini, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Turut hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Rakor dibuka oleh Menko PMK Pratikno yang menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra.
Menurut Pratikno, pembentukan Satgas bertujuan memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terkoordinasi, terarah, dan berkelanjutan. Prinsip yang diusung adalah build back better and stronger, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik dan lebih tangguh dari sebelumnya.
Satgas memiliki tugas strategis mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menyampaikan laporan perkembangan kepada Presiden dan Wakil Presiden secara berkala setiap dua bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sementara itu, Tim Pelaksana wajib melaporkan progres implementasi minimal setiap bulan.
Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menegaskan pentingnya penguatan koordinasi serta percepatan tindak lanjut di lapangan agar setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.
Dalam rakor tersebut juga dibahas sejumlah prioritas percepatan, khususnya di sektor pendidikan. Fokus utama meliputi percepatan penetapan lokasi relokasi sekolah rusak berat atau hanyut, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat setempat, serta pembangunan fasilitas pendidikan berstandar tahan gempa dan banjir.
Selain itu, pemerintah mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, dukungan operasional bagi sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan sejumlah catatan terkait penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Ia berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan pascabencana yang saat ini dikoordinasikan Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan dan dukungan sektoral bagi Pemerintah Aceh.
Mualem juga menyoroti masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan, mengingat masih terdapat wilayah terdampak yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas.
Ia mengingatkan bahwa penetapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) perlu dilakukan segera, sementara masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menurunkan intensitas dukungan nasional, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan yang meningkatkan kebutuhan masyarakat.
Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh telah menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU guna memastikan kelancaran distribusi BBM serta mengoperasionalkan Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh untuk mendukung mobilitas wilayah terdampak. Mualem berharap kebijakan tersebut dapat dilanjutkan hingga masa transisi berakhir.
“Kami meyakini pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat serta konektivitas wilayah kembali normal. Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi dalam membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
